Memahami Ekonomi Kerakyatan

ekonomi-kerakyatan

Pengertian sosial ekonomi adalah sistem ekonomi yang pelaksanaan, pengawasan, dan hasil dari kegiatan atau kegiatan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Pengertian sosial ekonomi adalah suatu sistem ekonomi yang dibangun di atas kekuatan ekonomi kerakyatan, ekonomi sosial ini merupakan kegiatan atau kegiatan ekonomi yang dapat memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perekonomian sehingga perekonomian dapat / dapat berjalan dan berkembang dengan baik. .

Sistem ekonomi kerakyatan ini telah diterapkan di Indonesia sejak Reformasi berlangsung pada tahun 1998. Pemerintah bertekad untuk menyelenggarakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV / MPR / 1999 tentang Negara. Pedoman yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia ini adalah sistem ekonomi kerakyatan.

Ekonomi kerakyatan (ekonomi kerakyatan) adalah ekonomi pribumi (ekonomi kerakyatan), bukan merupakan kegiatan ekonomi yang berasal dari luar kegiatan masyarakat (ekonomi luar). Dengan demikian yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan adalah perekonomian atau perkembangan ekonomi suatu kelompok masyarakat yang berkembang relatif lambat, sesuai dengan kondisi yang melekat pada kelompok masyarakat tersebut.

Ekonomi kerakyatan ini merupakan pembangunan ekonomi kelompok masyarakat yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang erat kaitannya dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, berpihak pada ekonomi kerakyatan yang berlandaskan mekanisme pasar yang adil dan mencakup seluruh lapisan masyarakat. dalam proses pembangunan, serta berperilaku adil bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi seluruh atau sebagian besar masyarakat.

Pengertian Ekonomi Rakyat Menurut Para Ahli

Untuk bisa lebih memahami tentang ekonomi kerakyatan, kita bisa merujuk pada pendapat para ahli diantaranya:

Perekonomian Rakyat Menurut Mubaryo

Definisi ekonomi kerakyatan ini adalah ekonomi kerakyatan yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat kecil.

Perekonomian Rakyat Menurut Zulkarnain

Pengertian sosial ekonomi adalah sistem ekonomi yang harus dipegang teguh sesuai dengan falsafah negara kita yang menyangkut 2 (dua) aspek, yaitu keadilan & demokrasi ekonomi, serta berpihak pada ekonomi kerakyatan.

Perekonomian Rakyat Menurut Salim Siagian

Pengertian sosial ekonomi adalah kegiatan atau kegiatan ekonomi masyarakat di suatu negara atau wilayah yang umumnya tertinggal jika dapat dibandingkan dengan perekonomian negara atau wilayah yang bersangkutan secara rata-rata.

Karakteristik Ekonomi Kerakyatan

Ciri atau ciri sistem ekonomi kerakyatan antara lain sebagai berikut:

  • Negara (pemerintah negara bagian) mengontrol kebutuhan masyarakat.
  • Peran pemerintah dan swasta memang penting tapi tidak dominan.
  • Komunitas ini merupakan bagian yang sangat penting dari aktivitas atau aktivitas produksi yang dilaksanakan, diawasi dan dipimpin oleh komunitas tersebut.
  • Tenaga kerja dan juga modal tidak mendominasi perekonomian karena sistem ekonomi ini didasarkan pada asas kekeluargaan.
  • Mengandalkan mekanisme pasar yang sehat dengan prinsip persaingan yang sehat.
  • Memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, serta kualitas hidup
  • Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
  • Memastikan peluang yang sama dalam bisnis dan pekerjaan
  • Ada perlindungan hak konsumen dan juga perlakuan adil bagi semua orang

Tujuan Ekonomi Kerakyatan

Tujuan ekonomi kerakyatan meliputi:

  • Membangun negara yang berdedikasi pada ekonomi yang berdaulat secara politik, dan juga memiliki kepribadian budaya
  • Mendorong pemerataan pendapatan masyarakat
  • Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
  • Meningkatkan efisiensi perekonomian nasional

Prinsip Ekonomi Rakyat

Perekonomian kerakyatan sebagai suatu sistem, tentunya mempunyai prinsip-prinsip dasar yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya. Secara umum para ahli ekonomi tersebut belum menyebutkan secara lengkap prinsip tentang demokrasi ekonomi. Hanya saja di antara asas yang diatur dalam UUD 1945 khususnya pasal 33 adalah:

Prinsip kekeluargaan.

Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip ini menjadi acuan bagi seluruh badan usaha, baik BUMN maupun BUMS, BUMD.

Prinsip keadilan.

Penyelenggaraan perekonomian nasional harus mampu mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sistem ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak di tanah air, terlepas dari apakah mereka konsumen, pengusaha, atau pekerja. Tidak ada perbedaan suku, agama atau jenis kelamin, semuanya sama dalam bidang ekonomi.

Prinsip distribusi pendapatan.

Masyarakat sebagai konsumen dan pelaku ekonomi harus mengalami pemerataan pendapatan. Selama ini pemerintah terlalu menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ini hanya fiktif. Pertumbuhan yang tinggi tidak mengarah pada pemerataan pendapatan. Pertumbuhan ini dirasakan hanya pada segelintir orang yang disebut sebagai pemilik bisnis besar, sedangkan mayoritas orang berbeda posisinya sebagai orang miskin dan melarat.
Prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Kegiatan ekonomi harus mampu menciptakan sinergi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan pribadi / individu harus diutamakan. Kepentingan pribadi / individu, bagaimanapun, tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat. Demi melindungi kepentingan rakyat, negara memiliki kompetensi untuk menguasai berbagai cabang produksi yang dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.

Prinsip kerjasama atau jaringan.

Dalam prinsip ini, para pelaku ekonomi harus saling membantu dan bekerja sama. Dengan bekerja sama maka berbagai kegiatan usaha kecil menjadi kuat dan besar. Kolaborasi ini dapat mempertemukan para pelaku ekonomi baik produsen maupun konsumen dan pelaku ekonomi lainnya, baik pelaku usaha besar, menengah maupun kecil. Dengan dukungan informasi dan pendanaan yang memadai, UKM dapat bangkit dari keterbelakangan.

Pro dan kontra dari ekonomi kerakyatan

Manfaat ekonomi kerakyatan meliputi:

  • Orang yang kurang beruntung dapat menerima perlakuan hukum yang setara atau adil dalam bisnis
  • Transaksi antara produksi, penjualan dan konsumsi sangat baik
  • Bisa lebih memperhatikan rakyat kecil melalui berbagai program operasional nyata.
  • Sistem ekonomi ini dapat menciptakan kedaulatan rakyat
  • Hubungan antara produksi, penjualan dan konsumsi diperlukan dan sangat baik untuk kedua belah pihak
  • Dapat merangsang kegiatan ekonomi yang lebih produktif di tingkat masyarakat dan membangkitkan jiwa

kewirausahaan

Kerugian dari ekonomi kerakyatan meliputi:

  • Adanya praktik pembagian uang kepada masyarakat, yang tanpa disadari dapat menyebabkan usaha mikro kecil menengah dan koperasi tidak mampu bersaing dalam mekanisme pasar dan menjadi sangat tergantung pada tindakan tersebut.
  • Hal ini dapat menyebabkan kemiskinan terlalu lama atau perputaran yang lambat karena orang-orang mengabaikan investasi
  • Kurangnya implementasi oleh manajemen
  • Belum ada dukungan pemerintah yang optimal, meskipun peran pemerintah sangat penting tetapi tidak dominan.
  • Kalau tidak diawasi, banyak koruptornya.

Demikian penjelasan mengenai konsep ekonomi kerakyatan, ciri-ciri, tujuan, prinsip dan implikasinya, semoga yang diuraikan dapat bermanfaat bagi anda.

Sumber :